Partai Aceh (PA) - Menulis Sejarah l Catatan Dunia

Thursday, July 20, 2017

Partai Aceh (PA)

Partai Aceh (PA) 

Bendera Partai Aceh (PA). @Doc. Elektabilitas.
Apalah arti sebuah nama? Tanyalah pada pengurus Partai Aceh (PA). Sebanyak tiga kali partai ini berganti nama. Pada mulanya, Partai Aceh bernama Partai GAM yang diproklamirkan pada 7 Juli 2007 di Banda Aceh. Juru Bicara Partai GAM, Teungku Adnan Beuransyah, menjelaskan, kata GAM adalah sebuah nama. Tidak ada singkatan. Bendera yang dimiliki oleh partai ini juga mirip dengan bendera yang digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yakni berlatar belakang merah menyala dengan dua garis hitam di atas dan di bawah serta di tengahnya terdapat bulan sabit dan bintang berwarna putih. Prinsip partai yang dibentuk oleh mantan kombatan GAM yakni dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik.

Ketika itu, Ketua Partai GAM dijabat oleh Malik Mahmud (Mantan Perdana Menteri GAM) warga negara Singapura yang tinggal di Swedia. Meuntroe, panggilan akrab di kalangan GAM menyatakan, tidak ada persoalan memimpin Partai GAM dan Indonesia tidak mempersoalkan status warga negaranya dalam memimpin Partai GAM.

Tak pelak, Indonesia protes pada nama partai ini. Bahkan, selubung papan nama Partai GAM yang baru beberapa jam dibuka, langsung diperintahkan tutup kembali oleh polisi. Pemerintah tetap meminta GAM harus menulis singkatannya. Kembali pengurus Partai GAM pada 25 Februari 2008 menulis akronim GAM menjadi Gerakan Aceh Mandiri.

Walaupun GAM sudah menulis singkatan di benderanya, Indonesia tetap menolak. Akronim GAM ditulis dengan huruf balok kecil di samping bendera, sedangkan tulisan GAM ditulis dengan huruf balok besar di tengah-tengah bendera. Warna dasar bendera yang dipakai, yaitu merah, putih, dan hitam yang mirip dengan bendera GAM. Perubahan nama dan lambang Partai GAM ini merupakan strategi meraih daya ingat pemilih, merebut opini masyarakat serta mengiring rakyat untuk menusuk Partai GAM.

Akhirnya, pengurus partai mengganti nama dari Partai Gerakan Aceh Mandiri (Partai GAM) menjadi Partai Aceh (PA) pada 22 April 2008. Adnan mengatakan, pihaknya sudah mempertahankan nama Partai GAM, namun Indonesia tetap menolak nama tersebut. Sebab dalam Partai GAM masih ada huruf “G” yang konotasi memakai pola lama. Akhirnya Partai Gerakan Aceh Mandiri berganti nama menjadi Partai Aceh pada 23 Mei 2008. Polemik pun berakhir, dan partai ini kemudian lulus verifikasi administrasi dari Departemen Kehakiman dan HAM di Jakarta.

Adnan mengatakan, perubahan nama Partai GAM mengikuti peraturan dan perundang-undangan. Perubahan itu merupakan suatu proses politik dan persyaratan nasional yang tertulis dalam Poin 1.2.1 MoU Helsinki, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh pada ayat 4 pasal 6 pada Bab Desain Lambang Daerah tercantum kalimat ini, “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain dan logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan sparatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tak pelak, hal ini mengundang protes dari kalangan GAM. Bahkan, atas nama Pemerintah Aceh, Irwandi mengirim surat bernomor 188.31/545 kepada pemerintah pada 4 Januari 2008. Salah satu bunyi poin surat ini adalah, “meminta agar pemerintah pusat mencabut dan meninjau ulang Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007,” serta mengatur kembali aturan tersebut  setelah melalui proses konsultasi dengan gubernur dan mendapat pertimbangan.

Namun Jakarta tidak peduli dengan protes Irwandi, dan GAM pun memilih jalan kompromi. Bendera partai disulap, tidak ada lagi bulan sabit dan bintang. Hanya kata Aceh yang tampil lebih dominan di tengah-tengah bendera. Partai Aceh memiliki misi mentransformasikan sekaligus membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari persepsi partai revolusi menjadi partai pembangunan.

Keinginan GAM mendirikan partai politik lokal memang sudah disuarakan pada pertemuan GAM Ban Sigom Donja (Musyawarah Bangsa Aceh Se-Dunia) di Kampus Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada 20-21 Mei 2006. Rencana mutasi GAM menjadi partai politik semakin mengkristal. Lalu dalam rapat Komisi Pengaturan Keamanan (CoSA) Aceh Monitoring Mission yang terakhir ke-44 pada 2 Desember 2006, Malik juga menyatakan keinginan GAM akan mendirikan partai politik lokal.

Partai Aceh menyadari sepenuhnya kekuatan ulama. Jika ulama yang bernaung di Himpunan Ulama Daerah Aceh (HUDA) cenderung mengalihkan suara ke Partai Daulat Aceh (PDA), maka Partai Aceh dalam hal ini pendiri Partai Aceh yakni Malik Mahmud dan Zaini Abdullah melantik 60 orang pengurus organisasi Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA). Organisasi yang diketuai oleh Teungku Ali Basyah ini dilantik pada 30 Juli 2008 di Komplek Makam Syiah Kuala, Banda Aceh, yang juga menjadi tempat Partai Daulat Aceh dideklarasikan sebelumnya. Dalam pelantikan itu, Malik mengharapkan kehadiran ulama di Aceh bisa memberikan pencerahan kepada rakyat. Malik menyatakan, dengan kehadiran MUNA, seluruh ulama di Aceh dapat bersatu untuk memperjuangkan satu kepentingan, yaitu kepentingan rakyat Aceh.

Sekretaris Jenderal HUDA, Teungku Faisal Ali kepada penulis pada 1 Agustus 2008 menyebutkan, MUNA merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan ulama yang pro terhadap perjuangan Partai Aceh. Sehingga bisa disebutkan, MUNA menjadi pengumpul suara untuk Partai Aceh pada Pemilu 2009 dan ini dibenarkan oleh Adnan kepada penulis pada 31 Juli 2008.

Tak diragukan lagi, dari segi logistik dan jaringan, Partai Aceh memiliki segalanya. Karena itu, Adnan berkeyakinan pihaknya akan memperoleh 80 persen suara berdasarkan kekuatan Partai Aceh dan kelemahan partai politik lokal lainnya. Hingga kini, tidak ada perpecahan yang mengkhawatirkan sesama mantan GAM dalam menyalurkan aspirasi politik. Kemungkinan besar, Partai Aceh bisa meraih suara di pesisir timur dan barat Aceh yang lebih banyak pemilih.  Mesin politik Partai Aceh yang sangat ampuh yakni Komite Peralihan Aceh (KPA) yang sudah terbukti mengantarkan Irwandi-Nazar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2006. Jaringan KPA itu terdiri dari 23 kabupaten kota di Aceh hingga desa-desa. KPA merupakan organisasi veteran Tentara Negara Aceh (TNA) yang merupakan sayap militer GAM dan dibubarkan pada 27 Desember 2005 di Banda Aceh.

Hal-hal di luar perkiraan bisa saja terjadi seperti pada Pilkada Aceh 2006, Irwandi-Nazar bisa unggul di Aceh Tenggara yang selama ini kokoh sebagai daerah kekuasaan Partai Golkar. Di sana Irwandi mengumpulkan 37.217 suara mengalahkan pasangan Malik A Raden-Sayed Zakaria yang merupakan Ketua Partai Golkar di Aceh yang hanya memperoleh 22.291 suara. Hal yang sama juga terjadi di Kota Sabang, yang selama Darurat Militer tahun 2003 menjadi daerah putih atau nihil kekuatan GAM. Namun faktanya, Irwandi-Nazar bisa menang mengalahkan tujuh pasangan lain termasuk dua kandidat dari mantan militer yakni Djali Yusuf dan Tamlicha Ali.

Dari sekitar 2,1 juta pemilih di Aceh, 50 persen pemilih tinggal di kawasan pesisir timur seperti, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur, 20 persen tinggal di wilayah tengah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dan 30 persen tinggal di pesisir barat seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan yang termasuk daerah yang paling banyak korban tsunami karena berdekatan dengan pusat tsunami di sekitar perairan Aceh Jaya.

Merujuk Pilkada Aceh 2006, mantan anggota GAM di Pidie dan Bireuen mendukung pasangan Humam-Hasbi sebagaimana titah dari Malik dan Zaini. Namun mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf pada akhirnya menarik dukungannya dari Humam-Hasbi. Sehingga kantong suara pun pecah dan mantan GAM di seluruh Aceh lebih dominan mendukung Irwandi-Nazar. Bisa dipahami mengapa Irwandi-Nazar mendapat ranking pertama dan Humam-Hasbi urutan kedua, karena mantan GAM berhasil mengadakan pendidikan kampanye kepada pemilih untuk memilih Irwandi-Nazar. Kini tidak ada lagi perpecahan dan bahkan menjadi kekuatan yang dahsyat. Apalagi Ketua Partai Aceh dijabat oleh Muzakir Manaf, yang dikalangan mantan kombatan GAM disebut Mualim. Saingan Partai Aceh di desa-desa yakni kader SIRA yang memilih target yang sama termasuk Partai Daulat Aceh.

Partai Aceh benar-benar ingin memperlihatkan dirinya untuk berubah. Mereka sudah mempersiapkan calon legislatif dengan komposisi 50 persen dari kombatan GAM dan 50 persen dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, serta ulama. Adnan menyatakan pihaknya ingin menguasai parlemen di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tentu saja, ini sangat menarik. Mereka putar perjuangan dari adu otot menjadi adu otak, dari laga ujung bedil yang berhawa panas ke ujung pena yang berhawa sejuk di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Menutup kotak peluru serapat-rapatnya untuk membuka kotak suara seluas-luasnya. 

Ketua Umum Muzakkir Manaf, Sekretaris M. Yahya SH, Bendahara Hasanuddin, dan Kantor Partai PA berada di Jalan Sultan Alaidin Muhammad Syah, Banda Aceh.


Sumber:
Kawilarang, Harry. 2010. Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Editor:
Menulis Sejarah

No comments:

Post a Comment