Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) - Menulis Sejarah l Catatan Dunia

Saturday, July 01, 2017

Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS)

Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS)

Lambang Partai  Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS). @Doc. Istimewa.
Ghazali Abbas menjadi salah seorang  dari 25 deklarator partai yang dibentuk pada 3 Juni 2007, di Taman Sari, Banda Aceh. Sebelumnya partai ini diperkenalkan kepada masyarakat pada 18 Maret 2007, di Restoran Lamnyong, Banda Aceh. Ghazali dikenal sebagai politikus ulung dari Partai Persatuan Pembangunan. Beberapa periode pria kelahiran Pidie ini menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sejak tahun 1992 sampai 2004.

Lambang Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) terdiri dari peta Aceh dalam bingkai garis segi empat berwarna hijau, di tengah-tengah gambar menyerupai Al Quran dalam lingkaran bulat pintalan tali berwarna pelangi. Lambang partai itu mengandung makna:
• Peta Aceh, melambangkan wujud tanah Aceh pusaka warisan indatu atau leluhur;
• Gambar Menyerupai Al Quran, mengingatkan kepada Al Quran bahwa dalam segala ruang dan waktu merupakan pedoman hidup umat Islam;
• Lingkaran Bulat Pintalan Tali Berwarna Pelangi, heterogenitas atau kemajemukan rakyat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD atau Aceh) yang dengan tuguh dan kokoh bersatu padu, rukun, damai, dan beradab, hidup dalam suasana tenang beribadah, sejahtera dalam kehidupan dan aman dari ketakutan;
• Bingkai Garis Bersegi Empat Berwarna Hijau, melambangkan warna atau identitas Islam dan bermakna pula eksistensi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD atau Aceh) dipagari oleh Syariat Islam.

VISI dari PAAS yakni terwujudkan kehidupan rakyat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD atau Aceh) yang demokratis, berkeadilan dan bermartabat, tenang beribadah, sejahtera dalam kehidupan dan aman dari ketakutan, dengan karakter kepemimpinan yang amanah, istiqamah (teguh pendirian), iffah (bersih), musyawarah (kebersamaan), dan sajaah (berani).

Mantan Abang-None Jakarta ini dikenal sangat vokal menyuarakan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Dewan Perwakila Rakyat (DPR). Dialah satu-satunya anggota dewan yang meminta pelaku kejahatan kemanusiaan di Aceh diadili ketika daerah tersebut berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). Sebelum mendirikan partai politik lokal, Ghazali menjadi kandidat gubernur Aceh pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006, yang berpasangan dengan Shalahuddin Al Fatah. Mereka melangkah ke pentas pemilihan gubernur ini melalui kendaraan politik independen. Dan di luar dugaan mampu meraih suara sebanyak 156.978 suara (7,80 persen) atau urutan kelima setelah pasangan Irwandi-Nazar (38,20 persen), Humam-Hasbi (16,62 persen), Malik-Sayed (13,97 persen), dan Azwar-Nasir (10,61 persen).

Pasangan Ghazali-Shalahuddin lebih unggul dari pasangan Iskandar Hoesin-Saleh Manaf (5,54 persen), Tamlicha Ali-Harmen Nuriqmar (3,99 persen), dan Djali Yusuf-Syauqas Rahmatillah (3,26 persen). Padahal dari kekuatan uang, pasangan ini termasuk irit dalam mengiklankan diri di koran. Hanya sekali muncul iklan dari pasangan ini di harian lokal yang isinya memohon donasi kepada masyarakat dengan cara menghubungi tim suksesnya di setiap kabupaten dan kota lengkap dengan nomor telepon. Kekayaan Ghazali kala mengikuti Pilkada Aceh 2006 menurut KIP Aceh yakni hanya Rp.920 juta dan ini masih rendah dibandingkan dengan tujuh pasangan lainnya yang rata-rata berkisar di atas Rp.1 miliar seperti Djali Yusuf Rp.9 miliar, Malik Raden Rp.7 miliar, Azwar Abubakar Rp.8 miliar, dan Tamlicha 1,5 miliar.

Siapakah berpeluang besar memilih partai ini? Pemilih ini berasal dari kalangan penggemar atau fanatik PPP, korban konflik yang menilai Ghazali konsisten membela mereka. Pemilih setia Ghazali adalah yang mencoblos dirinya pada Pilkada 2006. Partai yang mengangkat tema Islam modern ini juga berpeluang meraih suara dari kalangan santri yang dikenal fanatik dan partai ini harus bertarung dengan partai politik lokal Partai Daulat Aceh yang dibentuk oleh ulama dan santri. Ghazali yakin, berdasarkan pengalaman gagal pada Pilkada 2006, kini ada kiat untuk meraup suara sebanyak mungkin pada Pemilihan Umum (Pemilu), 9 April 2009.

PAAS mengusung isu seputar Aceh yang aman dan sejahtera dalam bingkai syariat Islam. Mereka berobsesi, mengekspresikan model partai dan sistem politik dalam Islam sebagai partai Islam modern. Partai yang berlogo peta Aceh dengan Al Quran di tengahnya mematok segala sesuatu yang dikerjakan harus diniatkan sebagai ibadah, termasuk dalam berpolitik. Maka dari itu, politik yang dilakukan oleh PAAS ke depan tetap berpatok pada aturan-aturan sesuai petunjuk Al Quran dan hadist. Ikon partai ini masih di pundak Ghazali yang berhasrat memenangkan Pemilu 2009 dengan prinsip tanpa politik cukong dan tanpa politik preman, melainkan berpolitik dengan menjunjung tinggi marwah Islam.

Peluang magnit suara lainnya bisa diharapkan walaupun kecil dari sekretarisnya yakni Nusri Hamid yang baru secara terbuka terjun ke dunia politik. Mayor, panggilan akrab Nusri berasal dari koneksi keluarga politikus ulung yakni Ahmad Farhan Hamid anggota DPR RI  asal Aceh dan Ahmad Humam Hamid kandidat gubernur Aceh pada Pilkada 2006. Nusri juga memiliki hubungan famili dengan Ketua DPR Kota Banda Aceh Muntasir Hamid serta Munadir Hamid mantan anggota DPR Kota Banda Aceh.

Daerah potensial yang memilih partai ini sepanjang pantai timur, seperti di Kabupaten Pidie yang merupakan asalnya. Dalam Pilkada 2006, Ghazali mengumpulkan 32.734 suara di Pidie yang boleh dikatakan mampu mengimbangi perolehan suara Irwandi-Nazar, yakni 39.246 suara di Pidie. Suara terbanyak di Pidie diraih oleh pasangan Humam-Hasbi yakni 118.884 suara, karena didukung oleh kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pro kepada Humam, bukan kepada Irwandi-Nazar. 

Ketua Umum Drs. H. Ghazali Abbas Adan, Sekretaris Drs. H.  Nusri Hamid, Bendahara Faisal Putra Yusuf, dan Kantor PAAS berada di Jalan T. Nyak Arief, No. 159, Banda Aceh.


Sumber:
Kawilarang, Harry. 2010. Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Editor:
Menulis Sejarah

No comments:

Post a Comment